Fraksi PDI Perjuangan–PPP telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama TAPD dan OPD, serta melaksanakan rapat internal untuk merumuskan sikap secara objektif, sebagai komitmen untuk menghadirkan APBD yang lebih berpihak kepada kepentingan warga dan memajukan Kota Padang secara berkelanjutan.
Pandangan dan sikap akhir Fraksi PDIP-PPP :
I. Pendapatan Daerah
Fraksi PDIP-PPP mencermati bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 269,9 miliar (atau sekitar 9,6 persen) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,8 triliun.
Catatan Fraksi PDIP-PPP :
1. Penurunan dana transfer yang signifikan
a. Dana Alokasi Umum (DAU) turun cukup besar, terutama pada kategori yang ditentukan penggunaannya.
b. Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan drastis, dari Rp 99 miliar menjadi hanya Rp 32 miliar.
c. Selanjutnya pagu dana alokasi khusus (dak) fisik yang diterima daerah sangat kecil, hanya sebesar Rp 9,8 miliar, jumlah yang relatif kecil untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah.
Kondisi ini tentu menuntut respons yang cepat, terukur, dan strategis. Oleh karena itu, Fraksi PDIP-PPP mendorong agar pemerintah daerah melakukan:
a. Penguatan lobi anggaran yang lebih efektif ke pemerintah pusat,
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan proposal dak agar mampu bersaing secara nasional,
c. Perlu peningkatan akurasi data dan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, sehingga setiap usulan memiliki dasar yang kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Peningkatan PAD harus berjalan realistis dan tidak membebani rakyat
Fraksi PDIP-PPP mencermati bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,02 triliun, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Rp 897,6 miliar.
“Atas capaian tersebut, fraksi kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh perangkat yang telah bekerja keras meningkatkan kinerja pendapatan,” kata Wismar.
