Walikota Hendri Septa, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah, Pemerintah Kota telah melakukan beberapa langkah mulai dari pembebasan lahan hingga membangun beberapa kantor, di antaranya Balaikota, Kantor Bappeda, Kantor DKK dan beberapa sarana pendukungnya seperti, jalan, tempat parkir, lapangan upacara dan lainnya.
Pada 2021, dikatakannya, Kota Padang mulai membangun kantor DPRD. Kantor DPRD adalah cerminan wajah pemerintah kota. Maka oleh sebab itu, penyediaan bangunan dan sarana prasasana kantor DPRD yang representatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Padang, dengan luas bangunan 11.267 m2 mulai dibangun pada 08 Desember 2021 dan berhasil diselesaikan lebih cepat 1 bulan dari masa kontrak yang direncanakan. Dana pembangunan berasal dari APBD Kota Padang dengan nilai Rp129.198.063.082,78.
“Dengan harapan, semoga dengan adanya kantor baru DPRD Kota Padang yang lebih representatif dan dapat pula meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” harapnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Nindya Karya (Persero) sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT. Artefak Arkindo sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi, beserta semua pihak yang turut mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan ini,” ujarnya.
Selanjutnya, jelas Wako lagi, untuk meningkatkan fungsi layanan kantor DPRD Kota Padang perlu ditambahkan sarana pendukung yaitu pembangunan lansekap dan sarana parkir.
Sementara Ketua DPRD, H. Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi mengatakan, bangunan kantor DPRD ini dibangun bersebelahan dengan Kantor Walikota Padang, yang menjadikan ini sebagai Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Padang, tentunya memberikan makna tersendiri.
“Dengan berdampingannya gedung kantor DPRD Kota Padang dengan Gedung Kantor Walikota Padang, diharapkan akan lebih memperkuat sinergisitas dan koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di Kota Padang, dalam menciptakan masyakarat Kota Padang yang adil, makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Dikatakannya, pembangunan telah menghabiskan dana sebesar lebih dari Rp117 miliar dengan waktu pembangunan selama 2 tahun (dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023).
“Tentunya gedung rakyat yang mewah ini selayaknya akan memperkuat komitmen kita sebagai lembaga legislatif untuk bekerja lebih maksimal dalam menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal agar pemerintahan di Kota Padang selalu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap produk peraturan daerah yang dilahirkan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tukuknya.
