Mjnews.id – Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, guna menjamin hak masyarakat atas energi bersubsidi, Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjun langsung ke lapangan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, tim mengendus pola pengisian berulang oleh kendaraan yang sama di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai tidak wajar.
Indikasi tersebut terungkap saat Satgas Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG 3 Kilogram menyisir sejumlah SPBU di Kota Payakumbuh, Rabu (7/10/2026).
Tim gabungan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, serta Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Payakumbuh, A. Arifianto memaparkan, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat sejumlah kendaraan yang diduga kuat rutin mengantre untuk mengisi BBM setiap hari.
“Volume pengisian kendaraan memang tidak melebihi batas kuota harian yang ditetapkan. Namun, frekuensi pengisian setiap hari ini perlu menjadi perhatian karena dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan intensitas pemakaian normal,” kata Arifianto.
Temuan ini langsung menjadi catatan kritis Satgas untuk memastikan distribusi BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) benar-benar tepat sasaran sesuai regulasi.
“Kalau tangki kendaraan sudah penuh, secara normal tidak setiap hari kembali mengisi. Pola pengisian seperti ini yang perlu kami awasi,” ujarnya.
Di luar temuan anomali pengisian, sidak ini juga mengonfirmasi bahwa ketersediaan pasokan BBM di Payakumbuh masih mencukupi. Satgas memastikan tidak ada persoalan kuota yang berpotensi mengganggu pasokan riil bagi masyarakat luas.
Meski pasokan aman, Arifianto memberikan peringatan tegas kepada pihak pengelola SPBU agar segera membenahi sistem antrean. Ia meminta pengelola memastikan kehadiran petugas khusus untuk mengurai kepadatan kendaraan di area stasiun pengisian.
“SPBU kami minta menindaklanjuti sistem pengaturan antrean dan memastikan petugas yang mengatur antrean tersedia, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih tertib,” katanya.
