Mjnews.id – Kota Payakumbuh menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) di Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan pos ini dijadikan sebagai pilot proyek untuk daerah lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat, Haris Sukamto, menyatakan bahwa pelayanan HAM harus menjadi perhatian karena menyangkut hak setiap warga negara yang melekat dalam dirinya.
Pos Pengaduan HAM di MPP Payakumbuh diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan masalah terkait HAM. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke Padang, cukup datang dan scan barcode yang ada di Pojok Pos Pengaduan HAM MPP Payakumbuh.
Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto, menyatakan bahwa pos pengaduan HAM di Payakumbuh menjadi yang pertama di Indonesia. Pada pos ini, juga terdapat petugas yang siap memberikan konsultasi kepada masyarakat. “Selain itu, tempatnya juga menyediakan ruangan yang sangat nyaman, dan ia yakin pos ini bisa dijadikan percontohan nasional,” kata Haris, Jumat (04/08/2023).
Saat berkeliling, Haris mengakui bahwa MPP Payakumbuh merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang paling bagus dan luar biasa di antara banyak tempat lainnya yang telah dikunjunginya, termasuk di Bali. Ia sangat terkesan dengan pelayanan lengkap yang disediakan di satu atap.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Wawan Sofianto, menjelaskan bahwa kegiatan Aksi Bergizi di MPP Payakumbuh melibatkan berbagai kegiatan, termasuk senam bersama, sarapan pagi bersama, minum Tablet Tambah Darah, dan pemeriksaan skrining kesehatan, cek kadar hemoglobin (HB), serta skrining HIV dan TB. Kegiatan ini direncanakan untuk berjalan rutin setiap minggu sesuai kesepakatan dan kesediaan dari masing-masing sekolah.
Pj. Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar yang selalu memberikan solusi untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Payakumbuh selalu memperoleh predikat sebagai kota yang peduli dengan HAM sejak tahun 2017, sebagai bukti perhatian dan kepedulian Pemko Payakumbuh terhadap hak-hak masyarakatnya.
Selain peresmian Pos Pengaduan HAM, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dan Kemenkumham tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pembinaan hukum dan HAM serta penyelenggaraan kekayaan intelektual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat dan undangan lainnya.
(hms)
