Ketua KAN menyebut pihaknya memahami situasi darurat sampah yang ada saat ini membuat pemerintah mengambil kebijakan membuka TPAS selama 2 bulan dengan kapasitas sampah yang dibuang 80 persen.
Namun, dirinya menyatakan keberatan bila sampah yang dibuang juga oleh daerah lain seperti Limapuluh Kota, Bukittinggi, dan Agam.
“Tidak wajar rasanya daerah lain kembali buang sampah ke Kota Payakumbuh, pemerintah daerahnya kan bisa mencari pula jalan keluarnya, tak harus ikut buang sampah ke TPAS regional seperti Kota Payakumbuh,” ucapnya.
Untuk itu, Dt. Paduko Marajo meminta Pemprov Sumbar dan Pemko Payakumbuh mendudukkan hal ini bersama KAN 2 nagari (Limbukan dan Aua Kuniang), dikhawatirkan jangan sampai nanti masyarakat terdampak bau oleh TPAS ini nanti meradang, selama ini mereka mengeluhkan kepada nagari akibat dampak beroperasinya TPA, tanpa kompensasi pula.
“Kalaupun TPAS Regional bakal dioperasikan sepenuhnya, perlu didudukan dengan nagari, karena masyarakat dua nagari merasakan langsung dampaknya. Kita meminta ini perlu ditinjau kembali nanti, bagaimana kelanjutan izinnya kedepan. Seharusnya tiap daerah yang punya TPA, agar terjadi lagi over kapasitas,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh, Jasman Dt. Bandaro Bendang tak bosan-bosannya mengajak masyarakat kiranya berkenan membantu mengurangi sampah dan jangan buang sampah sembarangan.
“Kami juga minta kepada masyarakat pemilahan sampah dengan baik. Selanjutnya melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan membuat lubang atau menggunakan komposter sederhana,” ujar Jasman Dt. Bandaro Bendang ketika menghadiri langsung rapat di Istana Gubernur Sumbar di Padang, Selasa 12 Maret 2024.
Rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna percepatan penanganan sampah pasca longsor itu dipimpin Sekda Provinsi Hansastri dan dihadiri langsung Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl dan perwakilan Kapolda Sumbar. Ikut mendampingi Pj Wali Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desmon Korina dan Kepala Dinas PUPR Muslim.
