Menanggapi penyampaian Kapolda, Gubernur Mahyeldi memastikan telah menginstruksikan jajarannya pada dinas terkait untuk mengelola aktivitas pertambangan, sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Dia juga telah meminta OPD terkait untuk lebih intens mengatasi masalah sosial seperti tawuran remaja, gelandangan, pengemis, dan sejenisnya.
“Sementara itu terkait pembangunan Sekolah Polwan di Sumbar, tentu kita sangat menyambut dengan tangan terbuka, karena kita juga mengharapkan hal yang sama. Terkait ketersediaan lahannya, kami akan diskusikan lagi lebih lanjut bersama OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Gubernur lagi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiyono; Irwasda Polda Sumbar, Kombes Pol Prabowo Santoso; Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra; Plt Kaban Kesbangpol Sumbar, Adi Dharma, serta sejumlah pejabat terkait lain di lingkup Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar.
(adpsb)
