Mjnews.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan pemulihan.
Pratikno bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto dan Bupati Solok beserta seluruh pihak terkait juga menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan bencana di Posko Utama. Menteri PMK, Pratikno menekankan agar penanganan masyarakat terdampak berjalan bersamaan dengan langkah mitigasi terhadap bencana susulan.
Menurut Pratikno, pada masa tanggap darurat pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Di sisi lain, pembersihan dan penyusuran sungai juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Ia mengatakan, penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat saja. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian yang menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat diminimalisir.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pemprov Sumbar mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Solok ini. Langkah itu dinilai penting, mengingat potensi curah hujan yang masih tinggi di kawasan tersebut.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumbar untuk melakukan susur sungai secara berkala sebagai salah satu langkah mitigasi bencana jangka pendek. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada pohon tumbang, material longsoran atau hambatan lain yang dapat menyebabkan aliran air berubah arah.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Gubernur mendorong dilakukan kajian kebencanaan yang lebih menyeluruh untuk memetakan risiko bencana di Sumbar. Kajian tersebut menurutnya dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
