Pariaman, Mjnews.id – Bangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman sudah terbengkalai sejak 4 tahun silam. Proyek ini dimulai sejak Bupati Padang Pariaman dijabat Ali Mukhni periode kedua.
Bupati Suhatri Bur sesuai visi dan misi yang diusung Religius dan Berkelanjutan, tetapi dari pantauan di lapangan belum ada bengkalai yang ditinggalkan Ali Mukhni dilanjutkan pekerjaannya.
Proyek mangkrak (terbengkalai) ditinggalkan bupati sebelum Suhatri Bur seperti, pembangunan gedung DPRD di Parit Malintang, pembangunan kawasan Tarok City, pengoperasian Masjid Raya Padang Pariaman di lingkungan kantor bupati Parit Malintang dan Rumah Dinas (Pandopo) di Karan Aur Kota Pariaman. Belum satu pun yang dilanjutkan oleh Bupati Suhatri Bur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Al-Abdes ketika dikonfirmasi, Rabu (8/2/2023), mengatakan untuk Tahun Anngaran 2023 sudah dianggarkan sebanyak Rp 2 miliar untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD Padang Pariaman.
“Untuk tahun ini memang sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung DPRD) Padang Pariaman, tetapi belum tuntas,” ujarnya.
Dikatakan, anggaran tahun ini tenggang dengan Pemerintahan Pusat. Artinya kita tidak bisa melaksanakan anggaran semau kita saja, harus persetujuan dulu dengan punya uang (Pemerintah Pusat),” tukuknya.
Menurut Al-Abdes, sampai selesai gedung DPRD Padang Pariaman membutuhkan dana 25-30 miliar lagi. Sementara APBD Padang Pariaman terbatas jumlahnya pekerjaan akan dikerjakan cukup banyak harus diselesaikan.
Bupati Suhatri Bur ketika dikonformasi melalui WA tidak dibalas. Begitu pula dengan telpon beberapa kali juga tidak diangkat.
Terkesan Aciak Suhatri Bur sudah mulai mangkir dengan janjinya sama media, padahal beberapa waktu lalu Suhatri Bur menyampaikan. Pekerjaannya sangat sibuk. Kalau ada pesan masuk melalui Washap tidak bisa dibaca cepat. Tetapi silahkan ditelepon. Apabila terlihat panggilan tidak terjawab.
“Insya Allah segera saya telepon balik,” ucapnya.
Ternyata itu tidak terbukti lagi, hanya sebatas omong doang.
(Tka)
