Sawahlunto, MJNews.id – Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta menghadiri musyawarah terpadu Muhammadiyah dan Aisyiyah yang dilaksanakan di Aula kantor DPRD Kota Sawahlunto, Minggu 12 Maret 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota menyampaikan, Muhammadiyah adalah organisasi yang lebih fleksibel, menyesuaikan perkembangan zaman dan tetap kokoh dengan Aqidah Islamiyah.
“Kami bersama Pak Zohirin banyak terbantu dengan Muhammadiyah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga menyinggung masalah stunting sekaligus mengajak warga Muhammadiyah turut serta mencegahnya.
“Kita punya tugas menyiapkan generasi kuat dan cerdas, Alhamdulillah angka stunting kita di bawah 13,7 persen,” paparnya menjelaskan.
Walikota juga mengungkapkan program rumah Tahfiz maupun program pembangunan lain yang telah dilaksanakan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sawahlunto, Eka Wahyu mengimbau jajaran Aisyiyah menjaga ketahanan keluarga seperti memberikan pelayanan terbaik kepada suami, memberikan ASI kepada anak dan meningkatkan pendidikan agama kepada mereka.
“Terimakasih dan selamat mengikuti Musyda,” tutupnya.
Sementara membuka Musyda, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, DR. Bakhtiar mengatakan, Musyda Muhammadiyah Sawahlunto berbeda dari daerah lain dimana dihadiri langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto beserta Ketua DPRD.
Menyikapi kondisi kini, Bakhtiar menuturkan tingginya tingkat perceraian saat ini.
“Berdasarkan fakta, cerai gugat paling banyak dan melibatkan semua lapisan masyarakat, ini harus kita carikan solusinya,” ucapnya.
Dalam hal seperti ini, sambung dia, Khusus Muhammadiyah Sumbar ada 4 hal program dalam menjawab semua itu diantaranya konsolidasi dan ideologi, percepatan pengembangan amal usaha seperti pendirian perguruan tinggi, ekonomi perserikatan lebih baik.
“Terkait hubungan politik, Muhammadiyah mendorong tokoh-tokohnya masuk ke ranah hal itu baik eksekutif maupun legislatif,” terang Bakhtiar.
“Perkuat organisasi kita ini, kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja tapi harus bekerja luar biasa,” pintanya.
Ia menegaskan, pengurus Muhammadiyah tidak boleh rangkap jabatan partai politik pungkasnya.
(Uni)
