Padang, Mjnews.id – Menanggapi Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran 2022, Pansus-pansus lintas komisi DPRD Kota Padang melaksanakan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko), yang dilaksanakan di Truntum Hotel Padang, Senin (20/3/2023).
Usai pelaksanaan pembahasan, Ketua Pansus I, Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan pansus I ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti kepastian dari formasi bagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Padang.
“Di kota Padang, jumlah honor daerahnya lebih kurang 7.600, PPPK formasi yang sudah disampaikan Kementerian PAN RB berjumlah 3 ribuan, dari 3 ribu, 2.500 itu adalah formasi guru PPPK, termasuk di dalam itu 1.226 guru passing grade yang kemarin,” ujar Djunaidy.
Disebut Ketua fraksi PKS Kota Padang ini, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1.000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonversi menjadi PPPK.
“Kita punya honor daerah ini 7.600, ada 3.000-an honor daerah yang nasibnya tidak jelas di tahun 2023. Sementara mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat, jadi kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3000-an honor daerah yang belum tertampung di PPPK tersebut,” tuturnya.
Selanjutnya di bidang investasi daerah, kita berharap pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. Karena bila kita mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, karena tren APBN/APBD terus menurun setiap tahun.
“Kalau pemerintah Kota Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar. Maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun,” pungkas Djunaidy Hendry.
Ketua Pansus II, Jumadi mengungkapkan, semua OPD-OPD mitra kerja Pansus II DPRD Kota Padang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di tahun 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.
“Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan,” ucapnya.
Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD-OPD mitra Pansus III ini nantinya akan dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.
Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja kadepannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus,” pungkas Bobby.
Sementara Ketua Pansus IV Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan Pansus IV bersama 12 OPD terhadap LKPJ Walikota Padang, ternyata kinerja mereka di tahun 2022 cukup bagus, memang ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin karena efisiensi anggaran di 2022.
“Mudah-mudahan di tahun 2023, kinerja mereka di seluruh OPD itu akan lebih baik lagi. Pada dasarnya seluruh OPD telah menyampaikan di hadapan Pansus IV, Komisi IV dan dibahas, hasilnya cukup memuaskan,” ujarnya.
“Namun OPD dari Dinas Pariwisata tidak mencapai target, mereka beralasan karena faktor situasi dan kondisi. Itu dapat kita maklumi saja, tapi rata-rata kinerja mereka cukup bagus semua,” tutup Mastilizal Aye.
(Adv)
