Pastikan Tidak Terjadi Pelanggaran Pemilu
Anggota Bawaslu Kota Solok, Budi Santosa, selaku pemateri memaparkan bahwa sosialisasi ini merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.
Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan yakni pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai 19 Oktober sampai 23 November 2023, sedangkan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota mulai 24 April sampai 25 November 2023.
Dari 304 calon anggota berasal dari Partai PKB, Gerindra, Nasdem, Gelora, PKS, PKN, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, UMMAT, yang akan berkompetisi pada 14 Februari 2024 untuk memperebutkan 20 kursi. Dapil Lubuk Sikarah dengan jumlah 167 calon memperebutkan 11 kursi, Tanjung Harapan dengan jumlah 137 calon memperebutkan 9 kursi. Merupakan tugas berat melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.
Integritas dan kemampuan Bawaslu diuji untuk melakukan pengawasan. Dengan proses yang panjang, menuju satu hari yakni 14 Februari 2024. “Proses selanjutnya dapat berjalan lancar, agar sejarah Pemilu terbaik bagi bangsa Indonesia kota Solok khususnya dapat terwujud,” harap Budi.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rafiqul Amin dalam materinya menyampaikan tentang penyelesaian sengketa.
(sis)
