Mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah serahkan penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (21/12/2023).
Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Daerah beserta jajaran di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar, yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaporan inovasi serta pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, yang harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat kepada kabupaten, kota, serta perangkat daerah yang hari ini menerima penghargaan. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini dapat memperkuat semangat budaya berinovasi, serta terus melakukan evaluasi untuk perbaikan bagi daerah kita di masa yang akan datang,” ucap Gubernur.
Gubernur mengatakan, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan unggulan yang telah berlangsung sejak 2019 lalu, dan bertujuan untuk mengapresiasi Pemda yang berhasil melaksanakan inovasi serta pengelolaan keuangan, hingga berdampak signifikan pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahanan, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah telah memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing,” ucap Gubernur lagi.
Langkah tersebut, sambungnya, menjadi pengungkit kinerja Pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu Gubernur mengatakan, ke depan tantangan Pemda dalam pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkat.
“Ini seiring dengan era digital yang menuntut adanya transparansi di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terarah, dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN,” ucapnya lagi.
Berdasarkan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah, sambung Gubernur, disebutkan bahwa setiap Pejabat Eselon III wajib menghasilkan satu inovasi setiap tahun, dengan melakukan pembaharuan fitur inovasi yang telah ada. Dari upaya tersebut, diharapkan Pemda mampu melahirkan inovasi-inovasi tanpa batas.
