Mjnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan 71 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (20/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Imbral didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah dan Nurafni Fitri.
Rekomendasi disampaikan Ketua Komisi I DPRD Hendra Putra, sebagai tindak lanjut atas LKPj yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Hendri Arnis.
Dalam penyampaiannya, DPRD menilai secara umum pelaksanaan program Pemerintah Daerah hingga akhir tahun 2025 telah mencapai target sesuai Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan ke depan.
Beberapa rekomendasi yang disorot di antaranya OPD terkait harus berupaya atau mencari inovasi bagaimana untuk membangkitkan kembali objek–objek wisata yang mulai lesu atau tidak bergairah dan bagaimana upaya menarik turis lokal dan luar negeri agar berminat untuk berkunjung ke Padang Panjang.
Selain itu, DPRD juga menyoroti koordinasi antar-OPD perlu di tingkatkan untuk mendapatkan sinergi dalam pembangunan. “Setiap OPD lebih pro aktif untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait agar anggaran yang ada di Kementerian dapat dibawa ke Padang Panjang, mengingat APBD kita yang masih kurang,” ujar Hendra.
Juga disampaikan harus ada solusi konkrit penuntasan baca tulis Al Qur’an yang terjadi di SD dan SMP yang jumlahnya sekitar 30 persen tersebar di seluruh sekolah, sementara untuk sumber dayanya bisa memanfaatkan guru TPQ yang sudah bersertifikat A, dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung Baznas.
Apresiasi rekomendasi LKPJ yang diberikan DPRD
Menanggapi hal tersebut, Wako Hendri menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD serta menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjutinya bersama seluruh OPD terkait.
“Hari ini kita mendapatkan 71 persoalan yang harus kita kurangi. Kepada seluruh kepala OPD, tolong inventarisasi dan buat kerangka kerja penyelesaiannya serta target waktunya,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Pj Sekretaris Daerah Kota Wita Desi Susanti, unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, lurah, serta undangan lainnya.
(ARB)
