Mjnews.id – Wali Kota Fadly Amran telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ke DPRD Padang, pada Senin (9/3/2026), yang disampaikan Wakil Wali Kota Maigus Nasir atas nama Wali Kota.
LKPJ disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna yang diadakan di ruang sidang Utama, gedung dewan, komplek perkantoran Aie Pacah, Padang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri serta Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar.
Dalam LKPJ itu tercermin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang dari 84,38 pada 2024 menjadi 84,93 pada 2025.
Capaian ini menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, berada di atas rata-rata provinsi sebesar 77,27 serta di atas rata-rata target nasional sebesar 75,90.
Di bidang kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Kota Padang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Padang pada 2025 tercatat 3,69 persen. Peningkatan ini didorong melalui berbagai upaya, antara lain penguatan terhadap 48.274 pelaku usaha mikro dan 13.468 industri kecil dan menengah, peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, pengurangan pengangguran, penguatan koperasi, pemberian subsidi margin, penguatan sektor perikanan, pangan, pariwisata, pertanian, fasilitasi kemudahan berinvestasi, pengembangan kampung tematik, serta pengembangan kawasan timur kota.
Pada 2025, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang tercatat sebesar 0,52 dan berada pada kategori sedang. Semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana.
Dalam LKPJ itu disebutkan, target pendapatan daerah 2025 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Rp2.875.054.471.583,59 dengan realisasiRp2.850.542.198.443,07 atau 99,15 persen.
Belanja daerah ditargetkan Rp3.037.706.279.299,30 dengan realisasi Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78 persen yang terdiri dari belanja operasi Rp2.551.891.477.231,01 dengan realisasi Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99 persen.
Belanja modal Rp465.877.483.256,29 direalisasikan Rp433.414.334.351,25 atau 93,03 persen. Belanja tidak terduga Rp19.937.318.812,00 direaliasikan Rp11.975.496.098,00 atau 60,07 persen.
