BeritaHukumKota Sawahlunto

Pemko Sawahlunto Perkuat Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Bebas dari Korupsi

5
×

Pemko Sawahlunto Perkuat Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Bebas dari Korupsi

Sebarkan artikel ini
Pemko Sawahlunto adakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berlangsung di Hotel Parai City Garden, Kota Sawahlunto
Pemko Sawahlunto adakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berlangsung di Hotel Parai City Garden, Kota Sawahlunto. (f/pemko)

Mjnews.id – Pemerintah Kota Sawahlunto terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Parai City Garden, Kota Sawahlunto, Rabu 18 November 2026, dan dibuka langsung oleh Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra.

ADVERTISEMENT

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah se-Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting agar seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto memahami secara utuh aturan tentang tindak pidana korupsi, serta tidak salah langkah dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran.

Ia juga menekankan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjadi langkah strategis untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi perangkat daerah dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Melalui kerja sama ini, perangkat daerah tidak berjalan sendiri. Ada pendampingan hukum yang bisa dimanfaatkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto dalam paparannya menyampaikan materi terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi, modus-modus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan pejabat daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara seluruh Perangkat Daerah se-Kota Sawahlunto dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan taat hukum, serta meningkatnya kesadaran seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menjauhi praktik korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

(Uni)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT