Mjnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto terus menggencarkan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Salah satunya melalui siaran Radio Sawahlunto FM, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Sawahlunto, Febdori Armansyah, menjelaskan bahwa PDPB merupakan upaya KPU memperbarui dan memelihara data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang tersedia.
Menurutnya, pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan daftar pemilih selalu sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Sebab, setiap tahun terjadi berbagai perubahan, mulai dari warga yang memasuki usia 17 tahun, perpindahan domisili, kematian, hingga perubahan elemen data kependudukan.
Ia menegaskan, PDPB tidak hanya menyasar masyarakat yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi juga warga yang sebelumnya telah terdaftar dalam daftar pemilih.
“Jumlah pemilih yang bertambah atau berkurang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan PDPB. Hal terpenting adalah kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya,” jelas Febdori.
Ia menambahkan, tujuan akhir PDPB adalah menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Febdori juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PDPB memiliki landasan hukum yang jelas. Di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 20 huruf l, yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.
Sementara itu, secara teknis pelaksanaannya mengacu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah melalui PKPU Nomor 1 Tahun 2026.
Sesuai ketentuan tersebut, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pemutakhiran data paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau setiap triwulan. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU RI melaksanakannya paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau setiap semester.
Terkait warga yang pindah domisili dari Kota Sawahlunto ke daerah lain, Febdori mengatakan bahwa perubahan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan dokumen dan data kependudukan yang dapat diverifikasi.
KPU perlu memastikan status domisili warga yang bersangkutan agar tercatat sesuai wilayah administrasinya serta mencegah terjadinya data pemilih ganda.






