Mjnews.id – Kerusakan dua akses jalan utama menuju lima nagari di Kecamatan Sumpur Kudus menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat dari nagari sepanjang aliran Batang Sumpu mendatangi Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta percepatan perbaikan jalan tersebut, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Sijunjung itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Jaheri dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dua akses yang dikeluhkan masyarakat yakni ruas jalan melalui Bukik Lontiak yang mengalami kerusakan dan amblas di sejumlah titik, serta jalur Simaru–Koto Salo yang mengalami terban dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Pemuka masyarakat Nagari Sumpur Kudus, Mak Yu, mengatakan kedua ruas tersebut merupakan akses vital yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas.
“Jalan utama melalui Bukik Lontiak banyak yang rusak dan amblas. Sedangkan jalan Simaru–Koto Salo terdapat titik yang membahayakan karena terban. Jalan ini dilalui masyarakat setiap hari,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan, meskipun perbaikan permanen baru dapat direalisasikan pada 2027. Menurutnya, kondisi jalan yang semakin memprihatinkan membutuhkan penanganan sementara agar tidak membahayakan masyarakat.
Walinagari Sumpur Kudus, Andrizal, mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan tersebut agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada kepala daerah.
“Kami berharap perbaikan jalan utama Bukik Lontiak dan jalan Simaru–Koto Salo bisa segera terwujud. Karena itulah yang menjadi harapan masyarakat,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sijunjung Benny Dwifa menjelaskan, Pemkab Sijunjung telah mengusulkan anggaran penanganan kerusakan jalan melalui BNPB sejak 2023 dengan total pengajuan sekitar Rp24 miliar.
Usulan tersebut mencakup penanganan ruas Bukik Lontiak sebesar Rp7,5 miliar dan ruas Simaru sebesar Rp7,7 miliar. Namun, hingga kini realisasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan masih belum terealisasi.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena belum bisa berbuat maksimal. Pengajuan perbaikan jalan ini sudah dilakukan sejak 2023 dan SK anggarannya sudah ada. Saat ini kita masih menunggu realisasi dari pemerintah pusat,” jelas Benny.












