Dari pengamatan Fraksi PBB-PKS, untuk pembangunan fisik, banyak yang tidak selesai atau mangkrak, maka harus segera ada solusi untuk menyikapi kondisi ini.
Selain itu masukan untuk pengelola islamic center agar dapat menertibkan masyarakat yang masih ada membawa ternaknya (dalam hal ini anjing), dengan membuat papan pengumuman atau baliho larangan demi menjaga menyamanan pengunjung agar terhindar dari najis hadast besar yang berasal dari kotoran.
Selanjutnya, Herman, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa berpendapat, dengan daya serap belanja Operasi yang sedikit, harusnya bisa lebih bijak dalam mengaggarkan belanja agar apa yang menjadi prioritas dapat terlaksana secara maksimal serta apa saja kegiatan belanja modal Gedung dan bangunan yang tidak terlaksana atau mangkrak.
“SILPA untuk tahun 2022 sebesar Rp. 65.526.639.168,47. Dalam hal ini dapat kita lihat kelemahan dari pemerintah daerah dalam bidang manajemen yang di sebabkan karena aturan keuangan dan administrasi yang tidak Terkelola dengan baik. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyusun program yang berpihak kepada masyarakat dan keseriusan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk menimalisir SILPA yang telah terjadi selama ini”, ujar Herman.
Fraksi Demokrat kebangkitan Bangsa juga menanyakan terkait dengan Zonasi yang selalu menjadi persoalan. Selain itu penerimaan P3K juga disorot, diharapkan ada formulasi yang bisa mengunci untuk semua yang akan di terima adalah yang memang sudah pernah bekerja, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan segera menindak lanjuti SK P3K untuk kota padang panjang.
Penyampaian pemandangan umum terakhir dibacakan oleh Micko Kirstie, S.Psi mewakili Fraksi Nasdem terkait Realisasi Belanja daerah, pembengkakan belanja pegawai, sasaran belanja hibah. Selain itu Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan terkait realisai Belanja Bantuan Sosial, belanja modal, gedung dan bangunan apa yang direncanakan dalam belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
“Mohon penjelasan kenapa Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar 71.75% kami fraksi nasdem sangat menyaangkan tidak tercapai di angka 100 persen kami menghitung -+ Rp 1.000.000.000 selisih , yang jika disalurkan kemasarakat akan lebih bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri kami mohon penjelasannya” ungkap Micko.
Dengan dibacakannya Pemandangan Umum 6 Fraksi tersebut yang berkaitan dengan nota penjelasan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan dan masukan pada tahapan pembahasan berikutnya.
Secara umum mereka menyampaikan pandangan terkait total Pendapatan Daerah 2022 yang direncanakan sebesar Rp551.112.035.302 terealisasi sebesar Rp538.392.534.006 atau 97,69% yang dianggap masih belum optimal.
Fraksi juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah bekerja sama dengan baik dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sehingga Padang Panjang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari BPK.
(Adv)
