MJNews.id – Enam Fraksi DPRD sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Anggaran 2022.
Pandangan umum ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E, Selasa (27/6/2023) di Ruang Rapat DPRD. Turut hadir Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Forkopimda, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, asisten, staf ahli dan OPD.
ADVERTISEMENT
Mengawali penyampaian Pemandangan Umum, Yandra Yane, SE dari Fraksi PAN meminta penjelasan terkait tingkat keberhasilan penggunaan belanja daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.
Apakah target bisa tercapai, sedangkan pencapai realisasi yang rendah, kemudian anggaran belanja modal yang kecil tidak sesuai dengan rasionalisasi.
“Dalam laporan nota penjelasan yang disampaikan, tidak adanya gambaran berapa pertumbuhan ekonomi di kota Padang Panjang ini, sehingga kita bisa menilai kinerja pemerintah daerah dibidang ekonomi serta naik atau turunnya laju inflasi dan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang” ucap Yandra Yane.
Fraksi PAN juga menyorot masalah zonasi sekolah yang saat ini baik SLTP,SLTA maupun SMK letaknya tidak proporsional dan penerimaannya tidak mengutamakan siswa yang berasal dari Padang Panjang.
Selain itu, Fraksi PAN juga menanyakan proyek pembangunan sport centre yang berujung pemutusan konrak kerja, kesiapan Pemko dalam pelaksanaan Porprov, serta proyek pedestrian yang belum sesuai rencana. Fraksi PAN juga menyayangkan tidak adanya sentuhan program pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan pengunjung di pasar pusat.
Hal senada juga disampaikan Yudha Prasetia saat membacakan Pemandangan umum Fraksi Gerindra, bahwa pemerintah daerah diharapkan melahirkan inovasi dan program-program khusus yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja kepasar pusat, karena kecenderungan masyarakat untuk berbelanja online.
Untuk pelatihan-pelatihan dan bantuan UMKM yang di selenggarakan pemerintah daerah, diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pendampingan maupun pengawasan perlu di tingkatan agar pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan ada tindakan lanjut dan tak hanya sekedar seremonial belaka”, jelas Yudha.
Fraksi Gerindra juga berharap pemerintah daerah terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan kegiatan positif di Kawasan Islamic centre. Agar lebih optimal, rencana pambangunan convention hall tetap dilaksanakan sesuai rancangan awal pambangunan.
