Perlu inovasi berbasis teknologi maupun alternatif lain nya dalam permasalahan sampah di kota padang panjang. Selain itu, Pengelolaan parkiran di kota padang panjang juga perlu di benahi.
Selanjutnya, mewakili Fraksi Golkar, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menjelaskan dan menyampaikan langkah konkrit terkait beberapa isu penting seperti progress dari penyelesaian batas wilayah baik dengan Pemerintahan Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
Fraksi Golkar juga menanyakan kelanjutan pembangunan sport center. “Kami meminta keterangan venue apa saja yang menjadi prioritas untuk di selesaikan pembangunannya dengan sisa waktu yang ada”, ujar Yovan.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan berkaitan dengan jawaban Walikota atas pandangan Umum Fraksi Golkar pada sidang paripurna sebelumnya tentang pemindahan pasar kuliner padang panjang ke kawasan pasar pusat.
Penjelasan lainnya, Terkait dengan pelaksanaan PPDB siswa SMA yang sedang berlangsung, terutama dari jalur zonasi karena sebaran penduduk tidak merata dengan jarak sekolah yang terdekat dengan sistim zonasi yang di berlakukan, serta kelanjutan kegiatan Porprov tahun 2023 serta Mengenai status PPPK yang sampai saat ini belum jelas kepastiaan SK.
Dalam Pemandangan umum fraksi PBB-PKS, diminta penjelasan yang lebih tentang Realisasi Belanja.
“Belanja hibah dan bansos merupakan belanja yang bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat, tetapi mengapa tidak terealisasi secara maksimal? Dalam belanja apa saja belanja Hibah dan belanja bantuan sosial tersebut tidak terealisasi?”, ujar Idris, S.Pd saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PBB-PKS.
Belanja modal yang rendah realisasinya juga ikut disorot, seperti belanja modal dan peralatan, belanja Gedung dan bangunan, belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
