Mjnews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sijunjung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat persiapan Penilaian EPSS (Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral) 2024 di Ruang Operation Room Kantor Bupati setempat, Senin 26 Februari 2024.
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah, Endi Nazir, dihadiri Asisten I, II Setdakab, Kepala OPD, Camat serta undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
Dalam arahannya, Sekda Endi Nazir menyebut menindaklanjuti Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.
“Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan,” ujarnya.
Dikatakan Endi, BPS sebagai pembina data statistik telah melaksanakan pendampingan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 dengan 2 lokus yaitu Survei Tingkat Kunjungan Wisata dan Profil Kesehatan Kabupaten Sijunjung dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 1,7 dengan predikat “Cukup”.
“Perlu menjadi catatan bagi kita, bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu elemen pendukung dalam penilaian Reformasi Birokrasi,” jelas Sekda.
Ia berharap, semoga ke depan tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien tercapai.
“Mudah-mudahan nilai IPS Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan predikat BAIK juga tercapai, melalui upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara efektif, efisien, dan berkesinambungan,” tukasnya.
Sementara, Kepala BPS Sijunjung, Riqdli mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman bagi unsur pejabat teknis yang mengelola data informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan sistem informasi data yang terintegrasi dapat terwujud.
“Evaluasi Penyelenggaraan Satatistik Sektoral (EPSS) ini merupakan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, sebut Riqadli hasil evaluasinya akan menjadi dasar penentuan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Sijunjung.
“IPS merupakan ukuran output dan outcome tingkat keberhasilan penyelenggaraan statistic sektoral dan dapat menjadi salah satu indicator penilaian reformasi birokrasi pemerintah,” katanya lagi.
Kepala BPS mengakui Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemkab Sijunjung tahun 2023 masih kurang dan banyak yang perlu diperbaiki.
“Untuk peningkatan nilai IPS diharapkan komitmen dari semua pihak yang terkait serta kontribusi sinergi dan kerjasama yang baik antara BPS dan Pemkab Sijunjung, sehingga terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efisien dan Satu Data Indonesia,” lanjutnya.
Ia berharap kepada seluruh instansi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan penyediaan data yang akurat serta komprehensif pada sector masing-masing.
“Khusus untuk pemerintah daerah, data statistik sektoral sangat bermanfaat untuk perencanaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam menjawab seluruh tantangan yang dihadapi,” bebernya.
(*)
