Mjnews.id – Angka stunting Kota Padang Panjang berdasarkan Data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kementerian Kesehatan pada Februari 2024 berada pada 13,12 persen. Alhasil Padang Panjang melampaui target nasional dengan prevalensi stunting 14 persen.
“Padang Panjang termasuk yang terbaik penanganan stunting, tetapi itu belum selesai. Angka stunting harus ditekan hingga ke level terendah (0 persen),” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Rabu 28 Februari 2024, di Hall Balai Kota.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI 2021, stunting Padang Panjang sempat berada pada angka 20 persen. Namun upaya Pemko dan berbagai pihak akhirnya angka stunting bisa menurun.
“Terima kasih pada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting di Padang Panjang. Tantangan ke depan jangan sampai angka stunting naik kembali,” kata Sonny.
Penanganan stunting, sebut Sonny, harus dilakukan bersama-sama. Tidak cukup melalui, OPD Dinsos, DKK atau Satgas Stunting saja. Perlu kontribusi dari camat, lurah, TP PKK, Kemenag, KUA, PLKB, TPK. Perlu sinergi yang efektif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati, mengatakan, angka stunting berdasarkan WHO bisa ditolerir bila di bawah 20 persen. Dengan demikian stunting sudah berada di tataran yang bagus.
Kendati begitu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, target yang harus dicapai pada tl2024 ini harus menurunkan hingga 14 persen. Penurunan stunting merupakan salah satu kinerja utama Pemerintah Daerah.
Adapun Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Osman Bin Nur, menyampaikan, semua pihak yang berperan terhadap program percepatan penurunan stunting hendaknya selalu aktif melakukan analisis intervensi spesifik dan sensitif agar semua kasus stunting mendapat solusinya.
“Intervensi spesifik dan sensitif dapat ditelusuri sehingga kemudian ada masukan yang perlu ditindaklanjuti baik dari kesehatan maupun sektor lain. Hasil deteksi dini harus bisa diupayakan sehingga bayi balita bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, BKKBN Sumbar turut menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp1.726.274.000 kepada Pemko Padang Panjang guna penanggulangan stunting.
Sedangkan Baznas Padang Panjang memberikan paket asupan bergizi untuk balita sasaran penanggulangan stunting. Paket berupa satu zak telur ayam dan susu formula.
Hadir pada kegiatan tersebut, Pj Ketua TP PKK Kota, Sri Hidayani, Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), dr. Fitriyana Winarno, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya.
(*)
