Sementara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko, mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada.
Seperti di tingkat negara pada tahun 2022, Indonesia memeroleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan rangking 115.
ADVERTISEMENT
“Semakin sedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki ini lebih baik lagi. Dari transparansi internasional Indonesia, sektor politik Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terintegritas, pada sektor praperadilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi. Untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ini yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya,” ujarnya.
Usai mengikuti Rakor, Wakil Bupati Asahan yang didampingi beberapa OPD siap mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam setiap program kerjanya yang bertujuan untuk memajukan Sumatera Utara, serta menjadikan Sumatera Utara Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera itu sendiri “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”.
Selain itu, Wakil Bupati Tufik Zainal Abidin Siregar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan transparan dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah.
Wakil Bupati juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapat penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penghargaan yang diraih ini menjadi suatu kebanggan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan”, tandasnya.
(isn)
