Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) rekomendasikan langkah strategis untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi administrasi dan teknologi, ekstensifikasi dengan mencari sasaran objek pajak baru, serta inovasi dengan teknologi terkini seperti pemasangan alat video rekam di rumah makan dan lahan parkir.
Kemudian mengusulkan peningkatan kelas BUMD Bank Artha Kanjuruhan agar dapat melayani transaksi jasa keuangan secara maksimal dan menambah PAD.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) kritisi rendahnya pencapaian target retribusi daerah dan menyerukan evaluasi serius terhadap perangkat daerah yang tidak maksimal dalam mencapai target.
Fraksi Partai Golkar juga menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang proporsional pada perangkat daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menekankan pentingnya upaya luar biasa untuk memenuhi target PAD dan melakukan kajian terhadap efektivitas belanja daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan apresiasi atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun menyoroti bahwa masih banyak masalah yang belum terselesaikan, termasuk angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran terbuka yang tinggi.
Sudjono menutup pidatonya dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Malang terus mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan anggaran yang efisien.
“Dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, perencanaan anggaran harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan terukur,” pungkasnya.
(Rmn)
