Mjnews.id – Dalam rangka menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat, Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Ir. Endro Hermono, MBA, menggelar kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat di bidang kebencanaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 9 April 2025, di Rumah Makan Halallicious, Wlingi, Kabupaten Blitar.
Reses kali ini difokuskan pada isu-isu strategis mengenai penanggulangan bencana, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Turut hadir Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bertyanto, serta Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Hankam Sindoro.
Dalam paparannya, Endro Hermono menyampaikan pentingnya pembangunan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang kuat, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi seperti Kabupaten Blitar.
“Bencana alam tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapan yang matang. Karena itu, saya mendorong agar ada alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat, khususnya melalui BNPB, untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan pascabencana,” ujar Endro.
Menurutnya, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi darurat bencana. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam membangun sistem tanggap darurat yang lebih responsif.
Sementara itu, Ivong Bertyanto dalam kesempatan yang sama menguraikan profil kerawanan bencana yang dimiliki Kabupaten Blitar. Ia menjelaskan bahwa wilayah ini terletak di zona yang cukup rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, serta tanah longsor, khususnya di kawasan pegunungan dan lereng-lereng curam.
“Kabupaten Blitar berada dalam wilayah yang kompleks secara geologis. Kami menghadapi tantangan besar dalam hal mitigasi dan penanganan bencana. Karena itu, kami berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, termasuk dari DPR RI, agar kami memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup dalam menghadapi potensi bencana,” ungkap Ivong.
Ia juga menambahkan bahwa BPBD telah melakukan sejumlah upaya antisipatif, seperti pelatihan tanggap darurat, penyediaan peralatan dasar penanggulangan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Namun, masih banyak kebutuhan yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, M. Hankam Indoro, dalam diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya peran Tagana dalam mendukung penanganan bencana berbasis masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kapasitas SDM dan dukungan logistik bagi relawan-relawan di daerah.
Reses ini menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan perwakilan legislatif pusat. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di tingkat nasional agar lebih berpihak pada daerah-daerah rawan bencana.
“Saya akan membawa aspirasi ini ke Komisi VIII dan mendorong agar BNPB dan kementerian terkait bisa lebih responsif terhadap kebutuhan daerah-daerah seperti Blitar,” tutup Endro Hermono. (*)
