Mjnews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan penguatan layanan dasar yang tepat sasaran melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Program SKALA merupakan kemitraan Australia–Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. SKALA berfokus pada penguatan sistem yang telah ada agar menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa Indonesia saat ini berada di titik krusial menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang substantif, berbasis data dan riset, serta berani mengambil keputusan yang tidak politis. Program SKALA juga bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan pelayanan publik yang berbasis data serta bukti ilmiah.
“Saya kira yang harus ada di sini adalah yang punya passion untuk diskusi, yang punya passion untuk buat riset, yang punya passion untuk advokasi policy,” katanya saat Rapat mengenai SKALA di Ruang Command Center, Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Bima menyoroti pentingnya kepala daerah memiliki ketahanan terhadap godaan politik jangka pendek dan popularitas semu. Ia mencontohkan bagaimana tokoh seperti Lee Kuan Yew mampu membangun legacy kepemimpinan yang kuat melalui kebijakan yang tidak selalu populer namun berdampak besar.
“Kata Lee Kuan Yew, dia tidak pernah pusing dengan polling dan opini publik. Dan menurut dia, pemimpin seharusnya tidak terombang-ambing,” ujarnya.
Bima juga mengkritisi sejumlah tantangan politik lokal, lemahnya sistem meritokrasi, serta rendahnya remunerasi kepala daerah yang menyebabkan banyak talenta potensial enggan terjun ke birokrasi. Masalah-masalah ini, menurut Bima, perlu menjadi kajian strategis BSKDN.
Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi mendalam terhadap berbagai indeks yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk BSKDN. Menurutnya, indeks yang baik bukan hanya soal posisi atau skor, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, narasi kebijakan yang kuat dan konsisten sangat diperlukan, sehingga seluruh program dapat dimaknai publik secara tepat.
“Menarik untuk didiskusikan soal indeks ini. Bukannya tidak penting, tapi barangkali [bisa] lebih disederhanakan,” ungkapnya.
