Bima berharap kemitraan dengan SKALA tidak berhenti pada kegiatan simbolik belaka, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural dan pemikiran strategis yang mendalam. Untuk itu, ia mendorong BSKDN menjadi pusat diskusi kebijakan nasional yang berani menyentuh isu-isu krusial seperti otonomi daerah, sistem politik, manajemen kependudukan, dan reformasi fiskal daerah.
“BSKDN bagus sekali bisa fokus kepada kajian tentang otonomi daerah yang hari ini kembali hangat untuk diperbincangkan,” ucapnya.
Tak ketinggalan, Bima juga menyoroti pentingnya seleksi peserta dalam Program SKALA agar sesuai dengan tujuan peningkatan kapasitas kepala daerah. Berdasarkan pengalamannya belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, pemilihan peserta harus lebih mengedepankan faktor individu, bukan hanya berdasarkan penilaian terhadap sistem yang memang telah matang. Karena itu, Program SKALA harus paralel dengan substansi yang diperlukan saat ini.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Ia pun menekankan, BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang.
BSKDN, kata dia, juga terus memperkuat kapasitasnya, termasuk melalui sejumlah perbaikan infrastruktur seperti command center, studio digital, serta fasilitas perpustakaan dan penerbitan jurnal kebijakan.
“Menjadi think tank untuk menghasilkan berbagai hasil yang diperoleh, untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Berikutnya, Direktur Knowledge Management and Partnership SKALA Megha Kapoor menegaskan, kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sistem pelayanan dasar yang inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama di wilayah tertinggal.
SKALA mengusung pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh, untuk mendorong pembelajaran dari lapangan yang bisa memengaruhi kebijakan nasional.
Adapun kemitraan antara BSKDN dan SKALA sejak 2024 hingga sekarang telah mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Kedua, pembentukan komunitas analis kebijakan di enam provinsi. Ketiga, penyusunan draf regulasi tentang tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Keempat, penyusunan draf modul penulisan policy brief bagi analis kebijakan (birokrasi, akademisi, dan LSM).
(*/eki)
