Mjnews.id – Anggota DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kementerian Sosial atau Kemensos terkait penahanan (hold) dana bantuan sosial (Bansos) bagi sekitar 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menurutnya, angka fantastis ini disinyalir setara dengan anggaran sekitar Rp2 triliun yang kini nasibnya tidak jelas, berpotensi hangus atau tidak tersalurkan kepada masyarakat yang seharusnya berhak.
Selly, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 7 Juli 2025, dengan nada prihatin mengungkapkan kekhawatirannya.
“Anggaran uangnya akan dikemanakan karena ter-hold tadi, 10 juta diasumsikan sekitar 2 triliun,” tegasnya.
Ia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Kemensos dalam mengelola dana yang begitu besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi banyak keluarga miskin.
Dampak Amburadulnya Sinkronisasi Data
Penahanan bansos ini disinyalir merupakan imbas dari proses sinkronisasi data yang amburadul antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Meskipun bertujuan untuk memurnikan data penerima Bansos dan mencegah salah sasaran, proses sinkronisasi yang tidak mulus ini justru menciptakan kekacauan.
Jutaan keluarga yang selama ini bergantung pada bansos mendadak terblokir, menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap bantuan yang esensial untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak.
“Ini bukan sekadar angka, ini adalah nasib jutaan keluarga yang sangat bergantung pada bantuan ini. Ketika mereka tiba-tiba di-hold, lantas bagaimana mereka bisa bertahan?” ujar Selly, menyoroti dampak sosial yang serius dari kebijakan ini.
