Mjnews.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, M.M., menerima langsung kedatangan Aliansi BEM Sumbar 2025 yang menyampaikan 12 tuntutan strategis terkait persoalan lingkungan, hukum, sosial, dan ketenagakerjaan.
Aksi damai ini berlangsung di Gedung DPRD Sumbar pada Senin (4/8/2025) dan menjadi salah satu sorotan penting dalam dinamika aspirasi publik di Sumbar.
Didampingi oleh anggota Komisi III Doni dan anggota DPRD Sumbar Very Mulyadi, Ketua DPRD menyambut langsung rombongan mahasiswa yang dipimpin oleh Koordinator Pusat BEM KM Universitas Dharma Andalas (UNIDHA). Audiensi berlangsung terbuka dan dialogis, mencerminkan komitmen DPRD terhadap aspirasi generasi muda.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal, deforestasi, dan dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan besar seperti PT Incasi Raya. Mereka menuntut DPRD mengambil sikap tegas dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang merusak ekosistem.
Mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap sistem mitigasi bencana yang dinilai belum efektif menghadapi banjir bandang dan tanah longsor. Mereka meminta agar proyek besar seperti pembangunan bendungan Danau Singkarak dan operasional PLTU Ombilin dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas publik.
Selain isu lingkungan, mahasiswa juga menolak pengesahan RKUHP yang dianggap membatasi kebebasan sipil. Mereka mengingatkan agar DPR tidak tergesa-gesa mengesahkan regulasi yang bisa mengancam hak demokratis warga negara.
Di bidang sosial, program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat turut disorot. Mahasiswa mendesak agar pelaksanaannya dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi formalitas semata. Mereka juga mengkritisi praktik perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dan meminta DPRD Sumbar memastikan perusahaan lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. Ia menyampaikan bahwa DPRD akan membahasnya melalui komisi-komisi terkait dan melibatkan instansi yang berwenang.
“Kami sangat mengapresiasi semangat dan keberanian mahasiswa. Semua masukan ini akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kami akan tindak lanjuti secara konkret,” ujar Muhidi.
Muhidi juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar terbuka terhadap kritik dan masukan dari semua pihak, terutama dari mahasiswa yang selama ini dikenal kritis dan visioner.
(hpr)
