Selain itu, ia menilai Pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan. Menurutnya, meski Bulog sudah menempatkan PIC di masing-masing pasar, Pemda tetap perlu ikut membantu. Hal ini mengingat jumlah pasar di daerah cukup banyak, sedangkan personel Bulog di lapangan terbatas.
“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (Pemda) yang hubungi Bulog,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebersamaan berbagai pihak untuk mengatasi kendala teknis penyaluran beras di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” ujarnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Bodro Pambuditomo. Selain itu, turut hadir secara virtual sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga terkait.
(*/eky)
