“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, aparat nagari, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung program redistribusi tanah dan PTSL ini. Melalui program ini, kita ingin memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang di miliki, termasuk tanah Ulayat Nagari, sehingga memiliki perlindungan dan kekuatan yang sah. Tanpa dukungan dari semua pihak program ini tidak akan berjalan sukses. Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib administrasi pertanahan dan sejahtera masyarakatnya,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha berharap penyerahan sertifikat ini menjadi pemicu kebangkitan ekonomi daerah.
“Dengan adanya kepastian hukum, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal. Ini berarti peluang kerja baru bagi warga dan percepatan pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik,” sebutnya.
Kegiatan tersebut juga tampak dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Ketua DPRD Limapuluh Kota, dan para wali nagari dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
(Yud)
