Anggota DPD RI dari Riau yang mewakili Sub Wilayah Barat I Muhammad Mursyid menyampaikan bahwa daerah meminta peningkatan dukungan anggaran dari pusat karena masih banyak persoalan mendesak yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah akibat keterbatasan anggaran.
“Nyaris kita sangat sedih ketika ada permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Diharapkan agar pimpinan dapat menyampaikan kepada pemerintah agar TKD atau DBH, bukan makin berkurang, tapi terus bertambah,” ujar Mursyid.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Papua yang mewakili Sub Wilayah Timur II Eka Kristina Yeimo menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar yang sesuai kondisi geografis kawasan timur Indonesia. Menurutnya, penguatan infrastruktur menjadi kunci pemerataan ekonomi di pedalaman dan wilayah terluar. Ia juga menyoroti kebijakan pengelolaan Blok Wabu di Intan Jaya yang dinilai masih menimbulkan resistensi masyarakat adat.
“Kebijakan ini harus memastikan penghormatan terhadap masyarakat-masyarakat adat dan perlindungan terhadap lingkungan, agar pembangunan berjalan berkeadilan, dan berkelanjutan. Masyarakat adat menolak jika pengelolaan Blok Wabu ini tetap dilakukan,” tegas Eka Kristina.
(*/dpd)
