Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk mengawal efektivitas program yang berdampak luas.
“Ada 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kita tidak ingin ada risiko apapun. Ini bukan soal angka, tapi soal anak-anak kita. Karena itu, tim ini akan bekerja terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar tertib, transparan, dan berprinsip good governance,” tuturnya.
Melalui penyempurnaan tata kelola dan penguatan kelembagaan, Kementerian PANRB juga memastikan setiap tahapan penyelenggaraan MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak.
“Kita ingin memastikan tata kelola program MBG ini berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” tambah Menteri Rini.
Langkah ini menjadi bukti konsistensi Kementerian PANRB dalam menghadirkan birokrasi yang responsif dan berorientasi hasil. Dengan tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing.
(*/eki)
