Minta DPR Perjuangkan Kuota KIP untuk PTKIN
Selain mendorong status PTNBH, Rektor Asep juga ‘curhat’ kepada Komisi VIII DPR terkait masalah anggaran lain di PTKIN. Salah satu yang paling disorot adalah anjloknya alokasi kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Kita berharap Komisi VIII bisa memberikan ruang yang lebih baik kepada anggaran-anggaran KIP,” ujarnya.
Asep membandingkan kuota PTKIN yang jauh lebih kecil dibanding Perguruan Tinggi Umum. “Perguruan Tinggi Umum kan sudah jutaan (kuota) ya dapatnya ya. Kita hanya ratusan ribu,” keluhnya.
Masalah lain yang disampaikan adalah terkait status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang pangkatnya terbentur aturan.
Sebagai bagian dari penguatan SDM menuju PTNBH, UIN Jakarta juga telah menggelontorkan Rp 2,8 miliar beasiswa kepada pegawai dan tenaga kependidikan.
Transformasi menjadi PTNBH sendiri merupakan level otonomi tertinggi yang akan memberikan UIN Jakarta kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan, SDM, dan akademik secara mandiri.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Jakarta, Imam Subchi, menjelaskan peningkatan drastis ini adalah buah dari upaya konsisten merapikan aset. Upaya ini sesuai dengan instruksi Rektor terkait Optimalisasi Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU).
Imam Subchi lantas merinci unit bisnis di bawah Pusat Pengembangan Bisnis UIN Jakarta yang menjadi kontributor terbesar pendapatan non-UKT tersebut. Kontributor tertinggi pendapatan non-UKT UIN Jakarta disumbang oleh Rumah Sakit Haji (RS UIN Syarif Hidayatullah). Disusul oleh RS Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi kontributor terbesar kedua. Selain itu, unit bisnis perhotelan, yakni Hotel Syahida Inn dan Adia Suites.
(*/eki)
