Mjnews.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membantah terkait isu dugaan ketidaksesuaian penyaluran Dana Desa (DD) 2025 yang kini menjadi perbincangan publik.
Menurut Kepala Desa (Kades) Cipeundeuy, Dede Krismayadi, realisasi anggaran tersebut, berjalan semestinya sebagaimana aturan tapi berada dalam tahap dua bukan tiga termin.
Demikian yang disampaikan Dede Krismayadi kepada media di kantor desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Purwakarta, pada Jumat 21 November 2025.
“Dana desa bukan 3 termin tapi 2 termin, itu juga yang tahap 2 belum semua cair baru earmak saja non earmak belum cair dikarenakam ada gangguan omspan se Indonesia berdasarkan info dari DPMD,” ujarnya.
Baca Juga: Penyaluran Dana Desa Cipeundeuy Purwakarta Diduga Tak Sesuai Fakta
“Anggaran yang ditentukan pemerintah pusat, seperti BUMDes minimal 20 persen,” sambungnya.
Dede juga menjelaskan soal sejumlah anggaran alokasi pemeliharaan sarana pariwisata yang tercatat sebesar Rp45 juta.
Menurutnya, dana itu bukan untuk pengelolaan wisata, tetapi dialokasikan untuk pekerjaan perbaikan jalan desa.
“Yang anggaran wisata Rp 45 juta itu bukan untuk wisata tapi perbaikan jalan desa tembusan menuju Lembang Sari, arah tembusan wisata Taman Batu, padat karya,” ucapnya.
Dede mengatakan, mengenai anggaran Rp100 juta untuk Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), dalam tahap pengembangan masih diuji secara internal.
Sementara itu, alokasi honor pengajar pendidikan nonformal sebesar Rp42 juta diberikan kepada lembaga yang aktif mengelola kegiatan belajar masyarakat di desa.
“Dana pendidikan nonformal diberikan kepada lembaga yang memang beraktivitas untuk warga, termasuk yang dikelola masyarakat secara swadaya,” katanya.
