Mjnews.id – Penyaluran Dana Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi tanda tanya.
Berdasarkan data yang diperoleh, anggaran Dana Desa Cipeundeuy mencapai Rp1.147.519.600 dari pagu Rp1.415.866.000 tercatat telah tersalur dalam dua tahap.
Namun, sejumlah rincian anggaran dana Desa peruntukannya diduga tidak sinkron dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Desa berstatus mandiri itu menerima dana tiga termin, tapi ada dua tahap yang terealisasi, Tahap pertama Rp849.519.600 (74,03%), tahap kedua Rp298.000.000 (25,97%), sementara tahap ketiga tercatat 0%.
Ketika ditelusuri, beberapa anggaran dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa, memicu pertanyaan serius mengenai akurasi dan kesesuaiannya, termasuk di antaranya.
Pemeliharaan sarana pariwisata milik desa senilai Rp45 juta, padahal Desa Cipeundeuy tidak tercatat memiliki destinasi wisata desa.
Satu-satunya lokasi wisata di wilayah ini adalah Taman Batu yang dikelola pihak swasta asal Madura, bukan aset desa.
Pengembangan Sistem Informasi Desa bernilai Rp100 juta, belum ditemukan sistem atau aplikasi yang dapat diverifikasi publik.
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar) desa sebesar Rp42 juta.
Sementara berdasarkan informasi warga menyebut lembaga pendidikan yang ada justru milik swasta dan bukan inisiatif desa.
Bahkan keadaan Mendesak dengan alokasi Rp90 juta, namun hingga kini belum ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai kondisi darurat yang layak dibiayai dana desa.
