Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan pengelolaan Dana Desa bisa lebih akuntabel dan transparan di sisi hulu serta bisa lebih berdampak pada masyarakat nagari. Sebab besaran anggaran yang digelontorkan ke nagari tidak kecil nilainya dan rutin diberikan setiap tahun oleh pemerintah.
Bupati Solok Selatan mengatakan penggunaan Dana Desa dalam mengelola dana desa perlu diatur pengelolaannya. Salah satu langkah antisipatif yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi, yakni penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
“Dengan adanya aplikasi Siskeudes diharapakan bisa memudahkan dalam proses pengadministrasian keuangan, meninimalisir penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa pada pemerintah desa atau nagari yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Solok Selatan,” kata Khairunas dalam pembukaan Pelatihan Siskeudes dan Sipades di Hotel Pesona Alam Sangir, Rabu (5/7/2023).
Untuk itu diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi dalam penggunaan aplikasi tersebut.
Bupati mengharapkan seluruh operator Siskeudes di nagari dan kecamatan untuk membaca dan memahami aturan, regulasi, petunjuk teknis pengelolaan dana desa dan menguasai aplikasi tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan administratif dalam mengelola dana ini.
Disamping itu, Bappeda juga diharapkan turut serta dengan mempersiapkan langkah konkret untuk harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran nagari dengan kabupaten.
Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diharapkan aktif dalam melakukan pengawasan, harus memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkala.
Sementara Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda mengharapkan dengan adanya pelatihan ini ke depan tidak lagi terjadi penyelewengan Dana Desa.
“Dengan adanya sistem keuangan nagari, jangan ada lagi penyelewengan. Keuangan ini tidak cuma penyusunan sistem, namun juga menentukan target capaian pendapatan asli daerah di nagari,” tukasnya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 85 orang, terdiri dari 39 orang operator Siskeudes, 39 orang Kaur Keuangan nagari, dan tujuh orang admin kecamatan.
Sedangkan untuk pelatihan Sipades terdiri dari 78 orang, yakni 39 orang operator nagari dan 39 orang Kaur Keuangan nagari.
(sus)
