Mjnews.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar), Muhidi menjadi salah satu dari 557 Ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 15 hingga 19 April 2026.
Muhidi menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mempertajam kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan, kinerja DPRD bisa lebih optimal,” ujar Muhidi sebelum keberangkatan.
Program KPPD menitikberatkan pada pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan agenda nasional.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, hingga latihan kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer.
Kegiatan KPPD 2026 ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.
Diketahui, kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Lemhannas RI serta berbagai asosiasi DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Tujuan utama program ini adalah membentuk pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mengatakan retret KPPD bagi Ketua DPRD se-Indonesia bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
DPRD bagian penting dalam sistem pemerintahan nasional
Menurutnya, DPRD merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan nasional, khususnya dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, pimpinan DPRD harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan nasional serta wawasan kebangsaan.
Ia berharap program ini mampu melahirkan pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, memiliki integritas tinggi, dan berperspektif kebangsaan kuat.
(hpr)
