pemkab muba
BeritaPadang PariamanParlemenSumatera Barat

Akses Ribuan Warga Terputus, Endarmy Desak Pembangunan Jembatan Salisikan Diprioritaskan

531
×

Akses Ribuan Warga Terputus, Endarmy Desak Pembangunan Jembatan Salisikan Diprioritaskan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Sumbar, Endarmymelaksanakan reses perorangan di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman
Anggota DPRD Sumbar, Endarmymelaksanakan reses perorangan di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. (f/ist)

Mjnews.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, menemukan kondisi memprihatinkan saat melaksanakan reses perorangan di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (4/2/2026).

Sekitar 2.000 kepala keluarga di wilayah tersebut kini terisolasi akibat putusnya Jembatan Rajang yang roboh diterjang banjir bandang (galodo) Sungai Batang Anai pada Jumat, 28 November 2025.

ADVERTISEMENT

Dalam kunjungannya bersama Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Endarmy meninjau langsung kondisi jembatan yang ambruk total. Jembatan tersebut sebelumnya merupakan akses vital penghubung antarpermukiman, jalur utama anak sekolah, serta jalur ekonomi masyarakat.

Sejak jembatan putus, aktivitas warga terganggu drastis. Para pelajar harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan terpaksa menggunakan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu setiap perjalanan.

“Jembatan ini sangat vital. Tanpa akses tersebut, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari,” ujar Endarmy.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat semakin berat pascabencana. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian sawah dan perkebunan, sementara banyak lahan rusak bahkan hanyut diterjang banjir.

Prioritaskan Pembangunan Jembatan Salisikan

Menurutnya, pembangunan kembali Jembatan Rajang tidak bisa ditunda karena menyangkut mobilitas dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Penanganannya harus segera. Jembatan rajang perlu dibangun kembali agar akses masyarakat terbuka dan aktivitas ekonomi bisa pulih,” tegasnya.

Endarmy mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan berkomitmen memperjuangkan pembangunan melalui rapat resmi bersama pemerintah daerah.

Sementara itu, hingga kini belum tersedia penanganan darurat untuk membantu mobilitas warga. Masyarakat berharap adanya bantuan sementara dari pihak terkait, seperti TNI atau Polri, guna meringankan beban warga.

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT