Mjnews.id – Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad mengkritik pemerintah, khususnya Kementerian Agama atas kembali terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini. Ia menilai peristiwa ini menegaskan lemahnya otoritas negara dalam memimpin dan menyatukan umat Islam.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, dalam kaidah fiqh, jika pemerintah telah menetapkan suatu keputusan melalui mekanisme resmi, maka keputusan itu semestinya mengikat dan menjadi rujukan bersama.
“Dalam Kaidah Fiqh sangat jelas, terdapat prinsip ‘hukmul hakim yarfa’ul khilaf’, yang berarti keputusan pemerintah harus mengakhiri perbedaan. Keputusan pemerintah terkait awal Ramadan ini harus mengakhiri perbedaan, bukan justru dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Jika setelah ditetapkan kok masih terjadi perbedaan, maka itu menunjukkan pemerintah gagal menjalankan otoritasnya,” tegas anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/02/2026).
Gus Hilmy menegaskan bahwa dalam konteks penetapan awal dan akhir Ramadan, ulil amri adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan hasil musyawarah nasional, data astronomi, serta rukyat.
Selain itu, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menyoroti pelaksanaan sidang isbat yang setiap tahun digelar, namun tidak pernah menghasilkan keputusan atau ketetapan yang utuh. Keputusan sidang isbat bersifat deklaratif, bukan regulatif. Pemerintah mengumumkan, tetapi tidak memastikan keputusan tersebut berlaku sebagai sistem nasional yang mengikat. Akibatnya, setiap tahun umat kembali berada dalam situasi yang sama. Negara tidak benar-benar mengakhiri perbedaan, tetapi justru mengelolanya sebagai rutinitas tahunan tanpa solusi.
“Kalau hasil akhirnya tetap membolehkan masing-masing berjalan sendiri, lalu di mana fungsi pemersatunya? Sidang isbat tidak boleh hanya menjadi forum formalitas yang mengumumkan perbedaan. Ini namanya tidak berusaha menyelesaikan potensi konflik, tetapi justru membiarkan konflik itu makin meluas. Ada kegagalan desain kebijakan negara, sebab kita memiliki kemampuan astronomi yang sangat maju dan mampu menghitung posisi bulan secara akurat,” ujar Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut.
Ketua Bidang Ukhuwwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem nasional yang terintegrasi dalam pengelolaan zakat dan penyelenggaraan haji, yang mampu menghadirkan ketertiban, kepastian, dan kesatuan umat di bawah satu otoritas negara.
Artinya, menurut Gus Hilmy, negara memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat untuk membangun kesatuan, namun dalam penetapan awal Ramadan, perangkat tersebut belum dihadirkan sebagai otoritas yang final dan mengikat.
“Dalam zakat dan haji, misalnya, negara hadir kuat dan tegas. Tidak ada dualisme otoritas. Tapi dalam penetapan awal puasa, negara justru membiarkan dualisme terjadi setiap tahun. Ini menunjukkan inkonsistensi serius dalam menjalankan fungsi negara,” tegasnya.
Penetapan awal Ramadan secara seragam
Gus Hilmy juga membandingkan dengan negara-negara lain yang mampu menetapkan awal Ramadan secara seragam tanpa perbedaan terbuka di tengah masyarakat. Banyak negara yang menetapkan standar nasional yang jelas dan mengikat, serta menjalankan otoritasnya secara konsisten.
“Negara-negara lain bisa menghadirkan kesatuan karena pemerintahnya menjalankan fungsi kepemimpinan dengan wibawa. Misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Timur Tengah juga demikian. Pemerintah menjadi dirijen yang memimpin, bukan sekadar pengamat yang membiarkan perbedaan terus terjadi,” kata Gus Hilmy.
