Skema KPBU untuk Pasar Besar Malang
Penerapan skema KPBU juga mensyaratkan beberapa aspek penting, seperti kejelasan sumber pendapatan bagi badan usaha, kesiapan lahan proyek, spesifikasi layanan yang dihasilkan, serta kemudahan dalam proses perizinan.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan pembiayaan berupa Viability Gap Fund (VGF) yang dapat membantu meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan pasar rakyat, dukungan ini dinilai dapat menjaga keseimbangan skema pembiayaan sekaligus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang tetap menjadi perhatian.
Sebagai tahap awal, pemerintah daerah juga dapat mengajukan Pra Project Development Facility (Pra-PDF). Melalui mekanisme ini, Kantor Bersama KPBU yang melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait akan memberikan pendampingan awal kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam menyiapkan dokumen dasar, studi kelayakan awal, hingga penyelarasan struktur proyek sebelum masuk tahap pendampingan penuh melalui Project Development Facility (PDF).
Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kota Malang berharap dapat menemukan formulasi pembiayaan yang tepat untuk penataan Pasar Besar Malang sehingga pasar rakyat tersebut dapat kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang aman, modern, dan berdaya saing bagi masyarakat.
(Rmn)
