Mjnews.id – Di tengah perlambatan sejumlah daerah di Sumatera Barat, satu nama justru muncul sebagai anomali, Kabupaten Dharmasraya.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026), pemerintah provinsi tak sekadar memberi apresiasi melainkan mengakui adanya lonjakan kinerja yang sulit diabaikan.
Namun di balik angka-angka yang tampak menjanjikan itu, terselip satu pertanyaan besar, apakah ini titik balik yang berkelanjutan, atau sekadar momentum sesaat?
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, membeberkan fakta yang cukup mencolok. Pada 2024, Dharmasraya masih tertatih. Tingkat pengangguran lebih tinggi dari rata-rata provinsi, pertumbuhan ekonomi tertinggal, dan kualitas manusia (IPM) belum mampu mengejar ketertinggalan. Namun hanya dalam satu tahun, 2025, arah itu berubah drastis.
Kemiskinan turun signifikan. Pengangguran berhasil ditekan. Pertumbuhan ekonomi bahkan melampaui rata-rata provinsi. Pendapatan per kapita ikut terdongkrak.
“Dalam waktu singkat, Dharmasraya berbalik unggul,” kata Medi.
Di saat beberapa daerah lain justru melambat bahkan diduga terdampak faktor eksternal seperti bencana, Dharmasraya tampil lebih stabil, menyisakan hanya satu pekerjaan rumah, Indeks Pembangunan Manusia yang masih tertinggal.
Di sinilah narasi pembangunan Dharmasraya menjadi menarik sekaligus rawan. Sebab keberhasilan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas manusia. IPM memang naik, dari 74,82 menjadi 75,70. Tapi angka itu masih tertinggal dari rata-rata provinsi yang sudah menembus 77,27.
Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya menjangkau sektor pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.
Euforia capaian itu tidak membuat pemerintah daerah lengah. Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, justru membuka sisi lain yang jarang disorot, tekanan fiskal yang kian menghimpit.
