Pentingnya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran LPTQ
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma menegaskan pentingnya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran dari LPTQ dituntaskan. Hal tersebut bertujuan agar usulan kebutuhan tersebut dapat segera diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Menurutnya, timeline pengusulan anggaran perubahan tahun 2026 sudah semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan agar LPTQ menggunakan skema sewa temporery seperti pemanfaatan transportasi umum ataupun sewa kendaraan harian berbasis kebutuhan. Skema tersebut dinilainya lebih efisien dibandingkan pengadaan baru atau penggunaan kendaraan dinas pemerintah.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu, untuk pelaksanaan Training Center (TC), ia juga menyarankan agar memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkas Edi Dharma.
(adpsb)
