Mjnews.id – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menggelar diskusi bersama insan olahraga Kota Blitar untuk membahas masa depan olahraga daerah, termasuk polemik yang terjadi di tubuh KONI Kota Blitar.
Kegiatan yang dikemas dalam forum “Sapa Mas Wali” itu berlangsung santai di rumah dinas wali kota dan dihadiri berbagai unsur olahraga, mulai atlet, pelatih, cabang olahraga (cabor), hingga pejabat terkait. Hadir pula Ketua DPRD Kota Blitar, Ketua KONI demisioner, serta perwakilan Forkopimda.
Mas Ibin menjelaskan bahwa forum tersebut digelar secara spontan setelah dirinya menerima banyak masukan dan keresahan dari pecinta olahraga di Kota Blitar.
“Kegiatan ini memang tidak terprogram sebelumnya. Teman-teman ingin ngobrol soal olahraga untuk kemajuan Kota Blitar, termasuk sport tourism dan pembinaan atlet ke depan,” ujar Mas Ibin.
Dalam forum itu, pemerintah menerima berbagai catatan terkait kondisi olahraga di Kota Blitar, termasuk persoalan pasca pemilihan KONI dan pola pembinaan atlet maupun pelatih.
Menurut Mas Ibin, Pemerintah Kota Blitar saat ini tengah menyiapkan berbagai opsi penyaluran bantuan dan pembinaan olahraga agar tidak terhambat persoalan kelembagaan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan penyaluran hibah secara langsung kepada cabang olahraga maupun atlet, tanpa harus melalui KONI.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya bisa langsung ke atlet, langsung ke pelatih, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” katanya.
Ia mencontohkan, sebelumnya reward atlet telah diberikan langsung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Menurutnya, pola serupa juga memungkinkan diterapkan untuk pembinaan maupun dukungan kegiatan olahraga lainnya.
Meski demikian, Mas Ibin menegaskan bahwa akuntabilitas dan kesiapan administrasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kalau hibah langsung ke cabor dilakukan, maka cabor juga harus siap mengelola anggaran dengan baik. Pemerintah tentu akan memberikan pendampingan terkait tata kelola dan laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Mas Ibin juga menyinggung persoalan hukum yang menurutnya menjadi perhatian pemerintah terkait kepengurusan KONI hasil pemilihan terakhir. Pemerintah Kota Blitar, kata dia, sedang melakukan kajian hukum secara mendalam sebelum mengambil keputusan terkait penyaluran hibah daerah.
“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya cukup banyak. Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah sedang meminta masukan dan fatwa dari sejumlah lembaga, termasuk BPK maupun aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh mekanisme hibah sesuai aturan perundang-undangan.
“Jangan sampai hibah yang disalurkan justru menyalahi aturan. Karena itu kami melakukan kajian secara detail,” tambahnya.
Mas Ibin menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin persoalan kelembagaan menghambat pembinaan olahraga maupun kesejahteraan atlet dan pelatih.
“Kalau memang ada problem di tingkat kelembagaan, pemerintah harus menyiapkan opsi lain agar pembinaan atlet tetap berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Ibin juga meminta Dispora Kota Blitar untuk lebih serius menjadi pendamping dan pengayom atlet maupun pelatih.
“Dispora harus menjadi bapaknya para atlet dan pelatih. Ketika atlet merasa down, pemerintah harus hadir memberikan support,” tegasnya.
Pemerintah Kota Blitar, lanjut Mas Ibin, juga ingin menjadikan olahraga sebagai bagian dari pengembangan sport tourism guna meningkatkan keramaian dan aktivitas ekonomi di Kota Blitar.
“Kami ingin olahraga tetap berprestasi sekaligus bisa menjadi bagian dari sport tourism untuk meramaikan Kota Blitar,” pungkasnya. (*)
