Desak Pemerintah Audit Total Perizinan
Atas kondisi itu, masyarakat Nagari Sikabau mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas izin perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurut Herianto, apabila ditemukan bahwa proses perizinan tidak memenuhi ketentuan hukum atau masih menyisakan konflik penguasaan lahan, maka izin tersebut harus ditinjau ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dokumen perizinan, termasuk proses perolehan hak atas tanah yang menjadi dasar operasional perusahaan.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap fakta-fakta yang berkembang di lapangan. Hak masyarakat adat harus mendapat perlindungan hukum yang sama,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Herianto menilai penyelesaian konflik agraria di Nagari Sikabau akan menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam memberantas praktik mafia tanah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Menurutnya, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya cacat hukum dalam penerbitan izin, pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian sementara hingga pencabutan izin sesuai mekanisme hukum yang berlaku demi memulihkan hak-hak masyarakat dan menjaga keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
(Sutan)
