Lima Posko Dinilai Belum Seimbang dengan Luas Wilayah
Tanol juga menyoroti keterbatasan pos penjagaan Karhutla. Saat ini, Dharmasraya disebut hanya memiliki lima pos dengan masing-masing pos ditempati sekitar tiga hingga empat personel.
Menurutnya, kondisi tersebut belum ideal untuk menghadapi ancaman Karhutla di daerah yang memiliki wilayah cukup luas.
Ia mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan ulang wilayah rawan dan mempertimbangkan keberadaan pos siaga pada setiap kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Idealnya setiap wilayah rawan memiliki kekuatan personel yang cukup. Jangan sampai laporan kebakaran masuk, tetapi petugas masih harus menempuh jarak puluhan kilometer sebelum tiba di lokasi,” katanya.
Menurut Tanol, kecepatan respons merupakan faktor penting dalam penanganan Karhutla. Api yang masih kecil dapat dipadamkan dengan sumber daya terbatas. Sebaliknya, keterlambatan beberapa menit saja dapat membuat api berubah menjadi kebakaran yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Pegiat Lingkungan Tak Boleh Hanya Berteriak dari Pinggir
Namun Tanol juga mengingatkan bahwa persoalan Karhutla bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah.
Pegiat lingkungan, organisasi masyarakat, komunitas, dunia usaha, kelompok tani dan masyarakat nagari harus mengambil bagian secara nyata.
Ia mendorong gerakan lingkungan di Dharmasraya tidak berhenti pada kritik atau kampanye, tetapi turun langsung menjadi mata dan telinga di lapangan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pemetaan titik rawan, patroli lingkungan, edukasi kepada masyarakat, pelaporan cepat apabila muncul titik api serta pendampingan kepada petani dalam pengelolaan lahan tanpa membakar dinilai jauh lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama.
“Pegiat lingkungan juga harus hadir di lapangan. Jangan hanya datang ketika terjadi kebakaran lalu membuat pernyataan. Kita harus ikut memantau, mengedukasi, melaporkan dan membantu pemerintah mencegah api sejak dari titik awal,” tegasnya.
