Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan perkebunan dapat dilibatkan sebagai jaringan pemantau lingkungan berbasis nagari.
Dengan demikian, informasi mengenai asap atau titik api dapat diterima petugas lebih cepat sebelum berubah menjadi kebakaran besar.
Jangan Menunggu Asap Menjadi Bencana
Tanol menegaskan, mitigasi Karhutla seharusnya dimulai sebelum musim kering mencapai puncaknya.
Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kawasan rawan, memperkuat sosialisasi kepada petani, memastikan kesiapan sumber air, melakukan patroli bersama, menyiapkan personel dan peralatan, sekaligus memastikan mekanisme pelaporan darurat berjalan cepat.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan secara sengaja juga harus dilakukan secara konsisten. Pencegahan tidak akan efektif apabila pelaku pembakaran merasa tidak ada konsekuensi hukum.
“Kita tidak sedang menghadapi sesuatu yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Risiko El-Nino dan Karhutla dapat diantisipasi. Karena itu, pemerintah harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya sibuk setelah masyarakat mencium asap,” katanya.
Tanol berharap eksekutif dan legislatif Kabupaten Dharmasraya segera duduk bersama mengevaluasi kesiapan anggaran dan kebijakan penanggulangan Karhutla.
Menurutnya, pengadaan armada yang sesuai medan, penambahan pos siaga, peningkatan jumlah personel, peralatan pemadaman, sistem pemantauan titik api hingga penguatan edukasi masyarakat harus menjadi investasi perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
Sebab, menjaga hutan dan mencegah Karhutla bukan sekadar urusan memadamkan api. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, kualitas udara dan masa depan lingkungan Dharmasraya.
Dan ketika musim kering datang, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang akan memadamkan api?, melainkan apa yang sudah dilakukan sebelum api muncul?
(Sutan)
