Mjnews.id – Ancaman El-Nino dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mengetuk pintu Kabupaten Dharmasraya. Namun di tengah meningkatnya potensi kekeringan dan munculnya sejumlah titik Karhutla dalam beberapa pekan terakhir, kesiapan pemerintah daerah justru dipertanyakan.
Pegiat lingkungan Kabupaten Dharmasraya, Bung Tanol, menilai pemerintah daerah masih terlalu bertumpu pada pola pemadaman setelah api muncul, sementara langkah pencegahan dan kesiapan sarana-prasarana di lapangan belum sebanding dengan luas wilayah serta karakter geografis Dharmasraya.
Menurutnya, persoalan Karhutla tidak boleh baru dianggap serius ketika asap sudah mengepul dan api telah menjalar ke mana-mana.
“El-Nino bukan fenomena yang datang tanpa tanda. Ancaman kekeringan dapat dipetakan dan potensi Karhutla bisa diantisipasi. Kalau pemerintah baru bergerak setelah api membesar, berarti kita masih bekerja dengan pola reaktif, bukan mitigasi,” tegas Tanol, Senin (31/8/2026).
Ia menyebut, kondisi geografis Dharmasraya yang memiliki kawasan perkebunan, lahan masyarakat, hutan sekunder dan wilayah pedalaman membutuhkan strategi penanggulangan yang berbeda. Armada pemadam konvensional belum tentu mampu menjangkau seluruh titik api, terutama lokasi yang hanya dapat ditempuh melalui jalan tanah dan medan berat.
Tanol menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam penyediaan armada yang benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Saat ini, kata dia, Dharmasraya memiliki lima mobil pemadam yang siap digunakan. Namun, menurut Tanol, tidak satu pun armada tersebut memiliki spesifikasi double gardan yang mampu menjangkau medan sulit di kawasan perkebunan dan pedalaman.
“Kita tidak bisa menghadapi karakter wilayah Dharmasraya dengan armada yang hanya dirancang untuk jalan perkotaan. Titik api sering berada jauh dari jalan utama. Kalau kendaraan tidak bisa mendekat, bagaimana api bisa dipadamkan dengan cepat?” ujarnya.
Keterbatasan tersebut, lanjutnya, sempat terlihat dalam penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Timpeh pada 22 Agustus lalu. Kendala akses dan mobilitas disebut menjadi salah satu persoalan dalam proses penanganan sehingga api baru dapat dikendalikan setelah meluas.
Bagi Tanol, kejadian tersebut semestinya tidak berhenti sebagai catatan peristiwa. Harus ada evaluasi dan pembenahan. Sebab, jika persoalan yang sama terus berulang, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Bukan hanya karena ancaman kehilangan lahan dan tanaman, tetapi juga akibat asap, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem dan potensi kerugian ekonomi.
