Menurut Muhidi, pendampingan usaha juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan koperasi dan kelompok usaha perempuan perlu menjadi bagian dari upaya tersebut agar para pelaku usaha mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.
Muhidi menilai, meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan pada akhirnya tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Ketika perempuan semakin kuat secara ekonomi, ketahanan keluarga juga akan semakin kokoh dan dampaknya dapat berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah.
“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya.
(hpr)
