Pengelolaan APBD harus transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal itu harus dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah diminta memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target. Realisasi anggaran juga perlu dipantau secara berkala agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Agus Fatoni turut menyoroti persoalan rendahnya realisasi anggaran yang masih terjadi di sejumlah daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterlambatan proses pelelangan dan pengadaan barang maupun jasa.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan kegiatan dan proses pengadaan lebih awal.
Dengan demikian, pelaksanaan program tidak terkendala persoalan administratif maupun keterlambatan proses pengadaan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan prioritas penggunaan anggaran. Kewenangan tersebut harus diimbangi dengan komitmen, ketepatan pengambilan keputusan, serta kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
“Berapa pun anggaran yang dimiliki daerah, harus bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada tahun mendatang pengelolaan dan realisasi anggaran dapat semakin baik,” ungkapnya.
Selain membahas optimalisasi APBD, Agus Fatoni juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pergeseran dan perubahan APBD serta berbagai alternatif pembiayaan daerah yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terbuka untuk memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan sosialisasi dan capacity building tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
(Siska)
